Koalisi bipartisan yang terdiri atas 44 jaksa agung negara bagian, dipimpin bersama oleh Jennifer Davenport dari New Jersey, menentang dua aturan CFTC yang dapat menempatkan kontrak acara olahraga dan pemilu peer-to-peer di bawah pengawasan eksklusif komisi tersebut. Negara-negara bagian berpendapat bahwa usulan itu melampaui kewenangan badan tersebut dan akan melemahkan regulasi perjudian di tingkat negara bagian.
Satu aturan sementara yang sudah berlaku mengategorikan produk tradisional “casino-house” sebagai perjudian, tetapi tidak memasukkan pasar peristiwa—tempat para peserta bertaruh satu sama lain—ke dalam kategori tersebut. Aturan kedua, yang masih berupa usulan, akan menggolongkan kontrak peristiwa olahraga dan pemilu sebagai swap, yang berpotensi mengesampingkan perizinan dan pengawasan negara bagian. Koalisi itu menyatakan bahwa CFTC mengatur pasar keuangan tertentu dan tidak memiliki kewenangan untuk menangani dampak buruk perjudian atau membuat aturan di luar kewenangan yang diberikan Kongres.
Davenport mengatakan bahwa badan tersebut “terus melampaui batas kewenangannya” dengan mengklaim pengawasan eksklusif atas perjudian di pasar prediksi. Ia menambahkan: “Langkah-langkah ini berupaya mengesampingkan kewenangan lama negara bagian untuk mengatur perjudian di wilayah kami. Hal itu akan memungkinkan pasar prediksi beroperasi tanpa mematuhi peraturan perjudian negara bagian dan perlindungan yang memastikan perjudian yang bertanggung jawab,”
Keberatan ini menyusul upaya serupa pada Juli oleh kelompok bipartisan yang terdiri dari 44 jaksa agung negara bagian, dipimpin oleh Jaksa Agung Ohio Andy Wilson. Regulator negara bagian juga menempuh jalur hukum, dengan berargumen bahwa platform harus mematuhi undang-undang perjudian setempat, memperoleh lisensi yang diwajibkan, dan membayar pajak yang berlaku.




